Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat

Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja dan bahan pamor, panjangnya sekitar 20 sampai 25 cm dan beratnya sekitar 300 gram.

Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas, baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.

Menurut Sanghyang siksakanda ng karesian pupuh XVII, kujang adalah senjata kaum petani dan memiliki akar pada budaya pertanian masyarakat Sunda.

Kujang dikenal sebagai senjata tradisional masyarakat Jawa Barat (Sunda) yang memiliki nilai sakral serta mempunyai kekuatan magis. Beberapa peneliti[siapa?] menyatakan bahwa istilah "kujang" berasal dari kata kudihyang (kudi dan Hyang. Kujang (juga) berasal dari kata Ujang, yang berarti manusia atau manusa. Manusia yang sakti sebagaimana Prabu Siliwangi.

Kudi diambil dari bahasa Sunda Kuno yang artinya senjata yang mempunyai kekuatan gaib sakti, sebagai jimat, sebagai penolak bala, misalnya untuk menghalau musuh atau menghindari bahaya/penyakit[rujukan?]. Senjata ini juga disimpan sebagai pusaka, yang digunakan untuk melindungi rumah dari bahaya dengan meletakkannya di dalam sebuah peti atau tempat tertentu di dalam rumah atau dengan meletakkannya di atas tempat tidur (Hazeu, 1904 : 405-406). Sementara itu, Hyang dapat disejajarkan dengan pengertian Dewa dalam beberapa mitologi, namun bagi masyarakat Sunda Hyang mempunyai arti dan kedudukan di atas Dewa, hal ini tercermin di dalam ajaran “Dasa Prebakti” yang tercermin dalam naskah Sanghyang Siksa Kanda Ng Karesian disebutkan “Dewa bakti di Hyang”.

Secara umum, Kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa (=Hyang), dan sebagai sebuah senjata, sejak dahulu hingga saat ini Kujang menempati satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Jawa Barat (Sunda). Sebagai lambang atau simbol dengan niali-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, Kujang dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan. Disamping itu, Kujang pun dipakai pula sebagai sebuah nama dari berbagai organisasi, kesatuan dan tentunya dipakai pula oleh Pemda Propinsi Jawa Barat.

Di masa lalu Kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Pernyataan ini tertera dalam naskah kuno Sanghyang Siksa Kanda Ng Karesian (1518 M) maupun tradisi lisan yang berkembang di beberapa daerah diantaranya di daerah Rancah, Ciamis. Bukti yang memperkuat pernyataan bahwa kujang sebagai peralatan berladang masih dapat kita saksikan hingga saat ini pada masyarakat Baduy, Banten dan Pancer Pangawinan di Sukabumi.

"Segala macam hasil tempaan, ada tiga macam yang berbeda. Senjata sang prabu ialah: pedang, abet (pecut), pamuk, golok, peso teundeut, keris. Raksasa yang dijadikan dewanya, karena digunakan untuk membunuh. Senjata orang tani ialah: kujang, baliung, patik, kored, pisau sadap. Detya yang dijadikan dewanya, karena digunakan untuk mengambil apa yang dapat dikecap dan diminum. Senjata sang pendeta ialah: kala katri, peso raut, peso dongdang, pangot, pakisi. Danawa yang dijadikan dewanya, karena digunakan untuk mengerat segala sesuatu, Itulah ketiga jenis

senjata yang berbeda pada sang prebu, pada petani, pada pendeta. Demikianlah bila kita ingin tahu semuanya, tanyalah pandai besi." — Sanghyang siksakanda ng karesian pupuh XVII.

Dengan perkembangan kemajuan, teknologi, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat Sunda, Kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi dan makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik dan sakral. Wujud baru kujang tersebut seperti yang kita kenal saat ini diperkirakan lahir antara abad 9 sampai abad 12.

Karakteristik sebuah kujang memiliki sisi tajaman dan nama bagian, antara lain : papatuk/congo (ujung kujang yang menyerupai panah), eluk/silih (lekukan pada bagian punggung), tadah (lengkungan menonjol pada bagian perut) dan mata (lubang kecil yang ditutupi logam emas dan perak). Selain bentuk karakteristik bahan kujang sangat unik cenderung tipis, bahannya bersifat kering, berpori dan banyak mengandung unsur logam alam.

Dalam Pantun Bogor sebagaimana dituturkan oleh Anis Djatisunda (996-2000), kujang memiliki beragam fungsi dan bentuk. Berdasarkan fungsi, kujang terbagi empat antara lain : Kujang Pusaka (lambang keagungan dan pelindungan keselamatan), Kujang Pakarang (untuk berperang), Kujang Pangarak (sebagai alat upacara) dan Kujang Pamangkas (sebagai alat berladang). Sedangkan berdasarkan bentuk bilah ada yang disebut Kujang Jago (menyerupai bentuk ayam jantan), Kujang Ciung (menyerupai burung ciung), Kujang Kuntul (menyerupai burung kuntul/bango), Kujang Badak (menyerupai badak), Kujang Naga (menyerupai binatang mitologi naga) dan Kujang Bangkong (menyerupai katak). Disamping itu terdapat pula tipologi bilah kujang berbentuk wayang kulit dengan tokoh wanita sebagai simbol kesuburan.

Generasi awal pemimpin bangsa Indonesia adalah pemikir dan konseptor

Generasi awal pemimpin bangsa Indonesia adalah pemikir dan konseptor. Jauh sebelum Indonesia merdeka, gagasan-gagasan ideal mengenai Indonesia masa depan sudah dimatangkan dalam pemikiran para pendiri bangsa. Sebut saja: Tan Malaka, Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan lain-lain.
Tidak terkecuali gagasan mengenai strategi perekonomian. Artikel kali ini mencoba menelusuri strategi perekonomian salah seorang pendiri bangsa: Soekarno. Frans Seda, yang pernah menjadi menteri menjelang akhir kekuasaan Bung Karno, menganggap pengetahuan Bung Karno tentang ekonomi sangatlah berbobot. .
Zaman ketika Bung Karno membentuk pemikirannya, kira-kira di awal abad ke-20, pengaruh marxisme sangat mencolok. Soekarno sendiri mencoba menggunakan analisa marxisme untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi Indonesia. .
Untuk mengurai pemikiran Bung Karno mengenai strategi perekonomian, saya akan bertolak pada salah satu pidato Bung Karno. Pada tahun 1963, Bung Karno menyampaikan pidato berjudul “Deklarasi Ekonomi”. Meski tidak terlalu panjang dan mendetail, namun pidato itu cukup memadai guna mengantar kita memahami strategi dasar pemikiran Bung Karno. .
Dua tahap revolusi
Bung Karno, seperti juga Bung Hatta, meletakkan politik sebagai pembuka jalan bagi kebijakan perekonomian. Jadi, politik mempanglimai proses pembangunan ekonomi nasional.
Soekarno memaknai proses perjuangan bangsa menggapai cita-citanya sebagai sebuah proses revolusi. Di sini, ia membagi dua tahap revolusi Indonesia: tahap pertama adalah nasional demokratis dan tahap kedua disebut revolusi sosialis.
Tapi dua-tahapan ini tidak dipisahkan oleh tembok; tidak terpisahkah alias tidak terputus-putus. Bagi Bung Karno, revolusi nasional-demokratis merupakan prasayarat dan sekaligus persiapan menuju tahap revolusi sosialis. Ada kemiripan dengan gagasan Lenin: dua tahap revolusi yang tidak terinterupsi.
Pada tahap revolusi nasional-demokratis itu, politik perekonomian Indonesia harus berjuang menghapuskan sisa-sisa feodalisme dan imperialisme. Sedangkan pada tahap revolusi sosialis, tugas perekonomian Indonesia adalah menciptakan masyarakat tanpa penghisapan manusia atas manusia (tanpa exploitation de I’homme par I’homme).
Di sini, perlu ditekankan, bahwa Soekarno menolak pandangan kaum evolusioner tentang keniscayaan transisi dari pertanian yang bercampur dengan industri kecil menuju tingkat kapitalisme industrial.
Soekarno juga menentang pendapat kaum fasen-sprong, bahwa masyarakat agraris bisa langsung meloncat ke masyarakat sosialis tanpa melalui kapitalisme.
Soekarno, seorang penganut materialisme-historis, menganggap dua pendapat di atas tidak sesuai dengan hukum objektif perkembangan sejarah. Tahap industrialisasi, misalnya, tidak akan tercapai jikalau ekonomi nasional dibelenggu oleh feodalisme dan imperialisme.
Strategi dasar perekonomian
Kita sedang dalam tahap revolusi nasional-demokratis. Pada tahap ini, seperti diterangkan Soekarno, tugas ekonomi kita adalah menghapus sisa-sisa imperialisme dan feodalisme di lapanngan ekonomi.
Di sini, Soekarno menjelaskan, pada tahap nasional-demokratis mutlak diadakan mobilisasi seluruh potensi ekonomi nasional, baik potensi pemerintah maupun koperasi dan usaha swasta, guna meningkatkan produksi dan menambah penghasilan negara.
Soekarno mengatakan: “..yang harus diselenggarakan sekarang ialah memperbesar produksi berdasarkan kekayaan alam yang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar-dasar untuk memulai industrialisasi.”
Soekarno menyakini, di negara baru merdeka seperti Indonesia, modal utama pembangunannya adalah kekayaan alam. Dengan demikian, titik tekan utama pembangunan adalah pertanian dan perkebunan. Disamping, pemerintah juga mulai mengelola kekayaan pertambangan.
Ada yang menarik dari pemikiran ekonomi Bung Karno: ia meletakkan massa rakyat sebagai tulang-punggung pembangunan ekonomi. Nah, kekuatan massa rakyat inilah yang diolah dengan semangat gotong-royong. Inilah yang sering dilupakan ekonom-ekonom sekarang!
Soekarno faham betul, bahwa sekalipun imperialisme bisa dipukul di dalam negeri, tetapi secara internasional ia akan terus menciptakan rintangan. Makanya, agar ekonomi Indonesia tidak terisolasi, maka mutlak kerjasama ekonomi dan perdagangan terutama dengan negara-negara “new emerging forces” (Nefo), yakni negara-negara anti-kolonial yang baru merdeka dan blok sosialis.
Soekarno juga menganjurkan agar pembangunan dimulai dari “modal dan kekuatan yang kita punyai”. Saya kira, ini adalah prinsip dasar pemikiran Soekarno: “self-reliance” (jiwa yang percaya kepada kekuatan sendiri) dan “self help” (jiwa berdikari) —yang kemudian disempurnakan menjadi konsep Berdikari.
Ada tiga syarat mutlak memulai pembangunan nasional:
Pertama, penguasaan bangsa Indonesia atas keseluruhan aktivitas ekonomi. Ini penting guna melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonialis dan imperialis, yang selalu merintangi rencana pembangunan revolusioner. Pada tahun 1960-an, kata Soekarno, 80% aktivitas ekonomi sudah ditangan bangsa Indonesia.
Kedua, pemerintah harus menyusun rencana aktivitas ekonominya secara konsepsional, organisasional, dan struktural. Pada saat itu, bangsa Indonesia sudah punya program yang disebut “Rencana Pembangunan Semesta Berencana”.
Ketiga, memperkuat tenaga-tenaga revolusi sebagai inti atau tulang-punggung dari pembangunan ekonomi.
Berikut beberapa rancangan konsepsional, organisasional, dan struktural untuk memulai pembangunan:
1. Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang sudah disahkan dan ditetapkan MPRS.
2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil.
3. Peranan pemerintah dalam industrialisasi dan perdagangan internasional.
4. 4.Penyusunan PN, PDN, BPU, Dewan Perusahaan, OPS, Koperasi dan sebagainya.
Nah, ada satu lagi sikap Bung Karno yang menarik: janganlah rakyat menganggap negara sebagai sinterklas, yakni pemberi segala-galanya. Soekarno menekankan bahwa capaian ekonomi haruslah merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia bersama pemerintah.
Bagi Soekarno, sosialisme Indonesia tidaklah jatuh dari langit sebagai air embun di waktu malam, melainkan sebagai hasil keringat perjuangan bangsa Indonesia. Sosialisme Indonesia sebagai hasil pembantingan-tulang dan penguluran tenaga bangsa Indonesia.

Sukarno adalah ahlinya dalam menciptakan ekonomi modal

Banyak orang bilang Sukarno itu nggak paham ilmu ekonomi, Sukarno itu ganyang Malaysia untuk menolehkan perhatian rakyat pada ekonomi yang amburadul.
 
Padahal Sukarno ini benar-benar mendalami apa yang dinamakan Ilmu Ekonomi Politik, Ekonomi Politik adalah Ilmu paling dasar yang merumuskan kebijakan-kebijakan politik atas ekonomi masyarakat seperti : akumulasi kapital, distribusi kekayaan dan pasar. Tiga soal pokok ini dikuasai Bung Karno bahkan sejak tahun 1924.
Guru pertama Bung Karno soal ekonomi politik adalah Hartagh. Suatu siang Bung Karno disuruh untuk mencari buku-buku interpretasi atas Karl Marx : "Kalau kamu ingin masuk ke dalam alam pikiran Marx, baca dulu buku-buku interpretator dari Marx" lalu Sukarno menuruti nasihat Hartagh itu. Bung Karno membaca tiga buku interpretasi atas Das Kapital. Kemudian tahun 1922 Sukarno mulai membaca Das Kapital langsung dari Bahasa Jerman. Pembacaan atas Das Kapital inilah yang mencerahkan Sukarno, tentang bagaimana : "Manusia dibebaskan atas penindasan struktur yang tercipta atas komoditi".
Paham dasar Sukarno atas pembebasan masyarakat itu ia arahkan pada pembebasan ekonomi, ini yang pertama-tama dilakukan Sukarno. Dan inilah yang ia ucapkan di depan Pengadilan Bandung sekitar tahun 1932 dalam Pledoi-nya "Indonesia Menggugat". Di umur awal 30-an, Sukarno sudah berpidato dengan uraian yang amat-amat melampaui jamannya, Sukarno bercerita di depan Tuan-Tuan Hakim tentang "Sejarah ekonomi Indonesia, Perampasan Tanah-Tanah rakyat untuk Perkebunan Asing sampai dengan Uraian teliti Sukarno, soal kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. "Bayangkan Tuan-Tuan" kata Sukarno...."Kehidupan seorang manusia Indonesia, ini lebih sengsara dari kehidupan seekor anjing Tuan Besar, mereka hanya bisa hidup dengan sebenggol (2.5 sen) sementara anjing peliharaan tuan-tuan yang bagus bisa hidup dengan 2 rupiah sehari"
Lalu Bung Karno menguraikan bagaimana orang-orang Eropa dan para Komprador Pribumi bekerjasama memperbudak rakyat Indonesia. Bung Karno dengan terang-terangan menelanjangi cara hidup pemeras-pemeras itu dengan amat jitu, untuk itulah ia harus masuk bui. Di dalam bui Sukarno terus mendalami ekonomi politik dengan amat detil.
Fase pertama ekonomi politik Sukarno yang ia dapatkan adalah :"MODAL" disini kemudian Sukarno mengambil kesimpulan bahwa : "Modal harus bisa didapatkan bila kita menang secara Geopolitik". Lalu Geopolitik didalami dengan amat detil oleh Sukarno.
Di tahun 1935 Sukarno sudah mendapatkan fakta bahwa dunia ini sedang diperebutkan oleh tiga kekuatan besar. Menurut Bung Karno dalam tulisan-tulisannya di koran. Kekuatan besar itu menurut Sukarno adalah "Kapitalisme yang Masuk ke dalam tahapan baru" ini diwakili negara-negara Industri : Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Belanda. Lalu kedua Negara-Negara lama yang sudah melampaui kejenuhan atas Kapitalisme tapi masuk ke dalam tahapan pembusukan Kapitalisme, negara ini ditopang oleh kekuatan kelas menengah, feodal dan militer, mereka masuk ke dalam Negara-Negara Fasisme. Lalu ada Sovjet Uni yang menyelenggarakan Sistem Komunisme. Disini Sukarno memperhitungkan akan ada negara-negara baru yang muncul setelah perang tiga kekuatan itu. Dan Indonesia akan jadi bagian dari salah satu kekuatan baru yang muncul itu.
Bung Karno memperkirakan bila Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk bermain diatas tiga kekuatan besar ini, maka geopolitik atas Asia Tenggara dipegang Indonesia Raya. Perhitungan Sukarno adalah bila Indonesia bermain di atas Asia Tenggara maka Indonesia akan memenangkan Pasar Asia Tenggara yang merupakan 1/4 Pasar Asia.
"Asia, akan jadi peradaban paling baru dalam dunia modern, dan Asia akan jadi kekuatan paling besar di dunia setelah negara-negara Eropa Bangkrut" Bung Karno mengatakan ini di tahun 1935. Terbukti sekarang benar adanya.
Bung Karno sudah memperhitungkan, pemenang perang akan menguasai kembali pasar-pasar baru yang kosong baik itu Fasisme, Kapitalisme atau Komunisme. Sukarno bermain cantik di atas tiga kekuatan besar itu agar Indonesia bisa memimpin barisan baru "negara-negara bebas". Kekuatan negara bebas ini adalah :
1. Menentukan produksinya sendiri
2. Memiliki pasarnya sendiri
3. Membangun ekonomi tanpa ketergantungan
4. Pembebasan masyarakat atas sistem yang menindas
5. Menjadikan manusia sebagai pusat segala ukuran-ukuran. kemajuan baik ekonomi, budaya dan peradaban.
Perkiraan Indonesia akan mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 7 September 1945 berdasarkan kesepakatan Saigon gagal kemudian ada insiden sejarah yang digerakkan anak-anak muda sehingga Bung Karno harus masuk ke dalam kondisi 'fait accomply' kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemerdekaan 17 Agustus membawa konsekuensi perang dengan negara-negara sekutu. Padahal awalnya Sukarno dan Hatta ingin memilih jalur legal formal dan mereka punya perhitungan sekutu mau tidak mau harus mengembalikan jajahan dan memerdekakan bangsa-bangsa terjajah sesuai dengan kesepakatan Postdam 1944 tanpa harus melewati episode perang.
Tapi perang kemerdekaan 1945-1949 sudah terjadi, dan Sukarno paham inilah keadaan yang dikehendaki Amerika Serikat dan Sovjet Uni untuk masuk ke dalam Indonesia Raya, beruntung bagi Sukarno. Sovjet Uni masih sibuk soal Negara-Negara di Eropa Timur dan ada batasan etika bagi Stalin untuk tidak masuk ke dalam wilayah yang dulunya dikuasai sekutu barat-nya. Ini artinya : Sukarno otomatis hanya berhadapan dengan Amerika Serikat dan Belanda. Karena Inggris sendiri menarik diri tidak masuk memperebutkan Indonesia.
Sukarno dengan lihai mengadu Amerika Serikat dengan Belanda dalam pertarungan memperebutkan Indonesia. Sukarno menggunakan Amerika untuk menggebuk Belanda sampai puncaknya adalah kemenangan Indonesia merebut kembali Irian Barat ke tangan Republik pada tahun 1963 tapi ini harus dibayar mahal oleh Amerika dengan terbunuhnya JF. Kennedy, pembunuhan JF Kennedy ini tidak semata-mata adanya kesintingan Lee Harvey Oswald tapi agak bau-bau Irian Barat juga.
Soekarno dan Mao Tse Tung
Setelah kematian Kennedy, Sukarno terpaksa bertarung sendirian melawan Amerika Serikat, sial bagi Sukarno sekutu paling potensialnya Mao Tse Tung melakukan blunder dengan membui Liu Shao Chi dan menjadikan dirinya terjebak pada Revolusi Kebudayaan yang berdarah-darah. -Sukarno sendirian bertarung dengan Inggris tanpa Mao-.
Sukarno mengobarkan politik Ganjang Malaysia, perhitungannya Sukarno adalah bila Federasi Malaysia ini terjadi maka Inggris sudah menyiapkan kantong-kantong modal untuk mempersempit Pasar-Pasar di Indonesia. Kembali lagi rakyat Indonesia akan menjadi budak atas asing.
Di dalam telaahnya pada tahun 1932 Sukarno mengeluarkan analisanya. Ekonomi Indonesia yang berwatak kolonial setidak-tidaknya memiliki tiga ciri sebagai berikut :
Pertama, diposisikannya perekonomian Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju.
Kedua, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai pasar produk negara-negara industri maju.
Ketiga, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara industri maju.
Bung Karno memperhitungkan kemudian di tahun 1963 setelah masuknya Irian Barat sebagai bagian sah Republik Indonesia. - Menghapuskan sistem ekonomi kolonial menjadi sistem "Ekonomi Merdeka", dengan bahasa yang populer adalah "Ekonomi Berdikari".
1. Indonesia tidak hanya memasok bahan mentah tapi menciptakan nilai tambahnya di Indonesia sendiri. Indonesia dan rakyat Indonesia menjadi Tuan Di Bumi-nya sendiri.
2. Indonesia harus menciptakan pasar-pasarnya sendiri, bahkan menguasai Pasar Internasional. Untuk itulah diciptakan Poros Jakarta-Hanoi-Pyongyang-Peking. Poros ini bukan sekedar poros politik tapi Poros Perdagangan. Lalu diciptakan Pasar bersama diantara negara-negara Non Blok, diatas Pasar itu barulah bisa dibangun Ekonomi Baru yang Merdeka, Ekonomi yang didasarkan pada kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya.
3. Indonesia harus memutar kapitalnya sendiri, membangun kekayaannya sendiri. Pembangunan Kapitalnya ini dijabarkan amat luas yang kemudian disusun oleh Djuanda. Nilai Lebih atas Produk harus dibangun di bumi Indonesia.
Konsepsi ini kemudian dipidatokan Sukarno saat berteriak Mengganjang Malaysia sekaligus meledek Malaysia sebagai "Negara yang berdiri Tanpa Konsepsi-Konsepsi". Jelas bagi Indonesia, Konsepsi Sukarno adalah menghancurkan pasar dominasi asing dan ini amat menakutkan bagi Amerika Serikat dan negara sekutunya. Karena ketika Pasar-Pasar itu kita kuasai "Maka Lonceng kematian Kapitalisme akan berbunyi".
Apabila pelaksanaan atas konsepsi Sukarno tidak diblunder oleh Suharto maka besar kemungkinan Indonesia akan menjadi negara terkaya di Asia. Mengenai Perang Inggris soal Malaysia, Sukarno ini amat lihai ia paling jagoan gertak, kemungkinan besar Sukarno malah mempermainkan Sovjet Uni, Cina dan Negara-Negara Asean tanpa harus perang beneran, coba perhatikan gaya politik Sukarno yang berliku-liku tapi pada akhirnya ia yang selalu memenangkan. Tapi sayang sekelompok Perwira Menengah malah membunuh Jenderal Ahmad Yani, Jenderal yang digadang-gadang akan jadi Presiden RI di tahun 1975.
Andai saja Ekonomi Sukarno ini berhasil maka tercipta sistem dasar Ekonomi Kerakyatan yang dijabarkan sebelumnya oleh Hatta. Karena pada dasarnya Ekonomi Kerakyatan yang disusun oleh Hatta tidak akan bisa tercipta bila tidak ada Perebutan Modal dulu.
Dan Sukarno adalah ahlinya dalam menciptakan ekonomi modal. Jadi siapa bilang Sukarno nggak ngerti apa-apa soal ekonomi.

Soekarno, Contoh Kepemimpinan Kuat


Indonesia disegani di dunia internasional karena kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan kuat itu ditunjukkan antara lain oleh Soekarno, presiden pertama Indonesia.

”Para pemimpin dunia menghormati Indonesia dan menghargai Bung Karno,” ujar Guntur Soekarnoputra, putra Proklamator Soekarno dalam jumpa pers peluncuran buku Bung Karno: Bapakku, Kawanku, Guruku di Jakarta, Sabtu (17/11).

Soekarno berteman dengan Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy, senator AS Robert ”Bobby” Kennedy, Pemimpin Vietnam Ho Chi Minh, Pemimpin Uni Soviet Nikita Kruschev, Pemimpin China Zhou En Lai, dan lain-lain.

Menurut Guntur, bukunya sangat relevan dengan kondisi sekarang ini. Kepemimpinan Soekarno sebagai negarawan, ayah, dan kawan sangat penting dipahami oleh generasi muda.

Guntur merekam kehidupannya bersama Soekarno sejak masih bocah hingga dewasa dan dituangkan dalam bukunya itu. Guntur sering menyertai Soekarno berkeliling dunia hingga mengenal tokoh-tokoh dunia yang sangat menghormati Indonesia dan Soekarno.

Jauhi materialisme

Yenny Wahid, putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dalam kesempatan sama mengatakan, integritas Soekarno dan hidup menjauhi materialisme adalah pesan yang sangat relevan bagi generasi muda Indonesia sekarang ini.

”Keluarga Soekarno dengan keluarga Hasyim Asy’ari dan Mbah Wahid Hasyim hingga Gus Dur kini tetap bersahabat baik,” kata Yenny.

Yenny mengingatkan, para pendiri bangsa selalu menjauhi materialisme. Nilai moral tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan Indonesia kini.

Anggota DPR, Tjahjo Kumolo, sebelum peluncuran buku tersebut, mengatakan, karya Guntur yang pertama kali terbit tahun 1977 di bawah tekanan Orde Baru itu sangat penting untuk dibaca. Buku ini diterbitkan kembali untuk inspirasi bagi generasi muda Indonesia.

”Ini berbeda dengan buku Di Bawah Bendera Revolusi. Kita belajar mengenal Soekarno dari sudut pandang berbeda,” kata Tjahjo. Dalam peluncuran buku itu tampak pula hadir Siti Hutami Adiningsih (Mamiek Soeharto). (ONG)

Mengenal Kepemimpinan Soekarno Presiden Pertama RI

Sosok satu ini memang tidak pernah membosankan untuk diulas dan diperbincangkan. Sosok yang fenomenal di Tanah Air ini selalu terkenang di hati masyarakat Indonesia. Dialah Sukarno, manusia yang dilahirkan di bumi nusantara dengan berbagai talenta. Mulai dari sosok romantis, karismatik, sampai seorang tokoh revolusioner, semua dimilikinya. Tidak salah jika beberapa orang mengatakan Tuhan menciptakan Sukarno sebagai manusia yang hampir sempurna.

Bahkan sesudah ia dikebumikan pun masih ada saja hiruk-pikuk tentangnya. Seperti istilah yang diangkat oleh Argawi Kandito dalam bukunya, Soekarno; The Leadership Secrets Of. Setelah sukses dengan bukunya Ngobrol Bareng dengan Gus Dur di Alam Kubur, Syeckh Pandik, julukan Argawi Kandito, kembali mengusung sosok fenomenal lainnya, Sukarno. Kembali pendekatan metafisik-spiritual digunakan untuk menulis buku ini.

Terlepas ketidakpercayaan masyarakat terhadap diskursus yang diusung Argawi ini, terdapat pesan spirit perjuangan Sukarno dan kisah hidupnya yang begitu luar biasa digambarkan. Ulasan spirit inilah yang menjadikan buku ini menarik untuk dibaca sekaligus sebagai refleksi dalam mengisi kemerdekaan.

Menurut hemat penulis, secara garis besar, buku ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian: tokoh-tokoh inspirator, nasionalisme, dan gaya kepemimpinan Sukarno. Pertama, Sukarno banyak mengambil pelajaran dari orang-orang yang dikaguminya. Dari Gajah Mada, misalnya, Sukarno banyak belajar ilmu politik, ekonomi, nasionalisme, dan kenegaraan. Ia juga belajar cara penyampaian ideologi dari metode dakwah Sunan Kalijaga. Masih banyak tokoh yang dikagumi Sukarno, seperti Ki Ronggowarsito, Jendral Sudirman, dan Dr Sutomo.

Kedua, dengan semboyan “Merdeka atau Mati!” Soekarno berjuang sampai titik darah penghabisan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Begitu pula pasca kemerdekaan, Sukarno menyerahkan hidup dan matinya demi kesejahteraan Nusantara. Rakyat menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakannya, terutama kaum-kaum marjinal. Bahkan Sukarno mengatakan “rakyat harus cukup makan, pakaian, hidup sejahtera, dan merasa dipangku ibu pertiwi”. Ideologi Marhaenisme dan penggantinya, Konsep Berdikari, dibuat dan diorientasikan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ketiga, Soekarno memimpin bangsa dengan segenap hati dan jiwanya. Sukarno mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat, kaya-miskin, pejabat-rakyat. Demua di matanya tidak ada perbedaan. Yang paling penting dari gaya kepemimpinannya adalah sikap keberaniannya. Bahkan ia pernah berkata, “Jika seorang meninggalkan warisan yang benar-benar abadi, hal itu pastilah hasil dari keberanian”. Keberaniannya terlihat ketika ia menyerukan ajakan “Ganyang Malaysia”. Pada saat itu, Malaysia bertindak semena-mena terhadap rakyat Indonesia di perbatasan. Keberanian itu tampak pula saat pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda.

Jasa Besar Soekarno, di Balik Kemajuan Ekonomi Singapura

Mungkin tak banyak orang tahu, bahwa Soekarno, presiden pertama RI dalang di balik kemajuan Singapura saat ini. Tanpa jasa Soekarno, kita mungkin tak akan melihat gemerlap Singapura sebagai sebuah negara tanpa sumber daya alam namun sangat berlimbah kemakmuran. Yah Soekarno memang tidak melakukan kontribusi apa pun secara langsung yang membuat negeri mungil di Selat Malaka ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia saat ini.

Sejarah dengan terang lantang mencatat Soekarnolah dalang di balik terbentuknya Singapura. Terbentuknya Singapura berawal dari sebuah kerusuhan etnis. Semula, sebelum berdiri sendiri sebagai sebuah negara, Singapura merupakan negara bagian dari Federasi Malaisya. Federasi Malaisya sendiri merupakan negara boneka buatan Inggris yang meliputi Semenanjung Malaisya dan Kalimantan Utara.

Jika hafal pelajaran sejarah, tentu mengetahui politik Soekarno yang akrab dikenal “Ganyang Malaisya”. Bapak Revolusi ini tak rela beranda negerinya terdapat sebuah negara boneka sekutu, yang dalam hal ini Inggris, berbagai cara dilakukan Soekarno menghentikan terbentuknya negara Federasi Malaisya. Dari langkah militer, hingga diplomasi yang berujung keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB.

Sebagai langkah awal, awal tahun 1965, Soekarno mengumumkan pembentukan Dwikora. Berbagai upaya Dwikora ditempuh, salah satunya dengan mengirim beberapa relawan secara besar-besaran namun bertahap, terdiri dari pemuda rakyat dan beberapa tentara terlatih, menyusup ke beberapa wilayah Malaisya untuk membuat huru-hara.

Upaya tersebut berhasil, tanpa secara langsung melakukan invasi militer secara langsung, sebenarnya ada rencana melakukan ekspansi TNI, saat itu kekuatan militer Indonesia bisa dikatakan salah satu yang terbaik di Asia, namun dengan pertimbangan akan berhadapan langsung dengan Inggris dan sekutunya, langkah militer sangat beresiko tinggi.

Penyusupan para relawan tersebut berhasil dengan baik menimbulkan banyak kekacauan. Dan kekacauan yang paling hebat terjadi di Singapura. Kerusuhan besar yang berujung kerusuhan etnis, antar etnis Melayu dan etnis Cina ini dipicu oleh beberapa anggota KKO (sekarang TNI AL) yang menyusup dan mengahasut suku Melayu membuat kekacauan.

Tanggal 21 Juli 1964, sekitar 25.000 orang Melayu merayakan Maulid Nabi Muhammad, dan bergerak menuju Geylang Serai, nama suatu tempat konsentrasi pemukiman Suku Cina di Singapura. Polisi siaga menghalau masa yang telah ditunggangi oleh para anggota KKO yang telah lihai dalam operasi intelejen ini. Keributan memuncak, setelah seorang Cina diserang oleh warga Melayu ketika sedang menyaksikan iring-iringan. Kerusuhan menyebabkan 4 orang tewas dan 178 lainya terluka.

Massa kemudian malah menyerang balik polisi, dan situasi akhirnya bisa ditebak, yakni sebuah kekacauan besar. Untuk mengatasi keamanan, pemerintah Federasi memberlakukan jam malam yang baru dicabut 11 hari setelah kerusuhan. Wakil Perdana Menteri Malaisya, Tun abdul Razak, langsung menuduh Indonesia dan Komunis berada di balik kerusuhan.

Tetapi Perdana Menteri singapura, Lee Kuan Yeuw mengatakan, bahwa kerusuhan dipicu oleh agitasi yang dilakukan oleh Syed Jafar Albar, tokoh ultra nasionalis UMNO. Tanggal 3 September terjadi lagi sebuah kerusuhan, penyebabnaya seorang tukang becak warga Melayu yang ditemukan tewas terbunuh. Dan lagi-lagi dihasut oleh para tentara KKO, para warga Melayu langung menarik kesimpulan dugaan pembunuhan dilakukan oleh sekelompok orang Cina keturunan.

Sementara mengomentari biang keladi kerusuhan, baik pemimpin Malaisya maupun Singapura, sepakat mengarahkan tuduhan dan segala sumber kerusuhan pada negeri tetangganya, Indonesia. Tuduhan tersebut didasarkan berita adanya pendaratan 30 pasukan elit KKO di Labis Johor sehari sebelum kerusuhan besar.

Pemerintah Federasi sangat cemas dengan meningkatnya sentimen rasial antar kelompok Melayu dan Cina di Singapura. Puncaknya 10 Maret 1965, sebuah bom meledak di McDonald House yang menagkibatkan 33 orang terluka. Melihat situasi yang tak terkendali dan khawatir pertumpahan darah akan akan menyebar ke seluruh negara bagian Federasi Malaisya, yang akan berakibat korban berjatuhan makin banyak, 7 Agustus 1965, Perdana Menteri Malaisya, Teunku Abdul Rahman mendesak parlemen Federasi mengambil keputusan mengeluarkan Malaisya dari Federasi Malaisya.

Lee Kuan Yeuw masih yakin, kemajuan Singapura hanya akan diraih jika berada di bawah Federasi Malaisya dengan segala cara berupaya mempertahankan keberadaan Singapura dalam kenggotaan Federasi Malaisya. Tetapi upaya keras Lee Kuan Yeuw melobi parlemen melalui jaringanya, dan orang-orang dekatnya di parlemen, tidak berhasil dan tidak mengubah keputusan yang sudah bulat, yakni mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaisya pada 9 Agustus 1965.

Hari itu juga, dengan berat hati dan berlinang air mata, Lee Kuan Yeuw mengumumkan Singapura sebagai negara berdaulat yang resmi lepas dari Federasi Malaisya. Pemimpin Singapura ini harus berjuaang menghidupi negerinya dengan luas negara yang sangat mungil dan sama sekali tanpa sumber daya alam. Namun nasib tiada yang bisa menebak, setelah dibuang dari Federasi Malaisya, Singapura justru kini menjadi raksasa ekonomi Asia. Dan sekali lagi, tanpa “ulah” Soekarno, kita tak akan melihat Singapura sebagai sebuah negara berdaulat dengan pendapatan perkapita teringgi di Asia Tenggara ini

Lima Dosa Soeharto pada Soekarno

Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno pada Presiden Soeharto diiringi kematian ratusan ribu orang. Sejumlah kalangan menyebut peralihan kekuasaan itu sebagai kudeta merangkak. Setahap demi setahap, Soeharto mulai menggembosi kekuasaan Soeharto.

Berangkat dari surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto mulai bergerak cepat. Keesokan harinya dia membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan didukung MPRS, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang.

Lalu Soeharto mulai menangkap anggota kabinet Dwikora yang diduga terlibat PKI. 16 Menteri ditangkap walau tak jelas apa peran mereka dalam gerakan 30 September. Saat itu Soeharto bergerak didukung mahasiswa dan rakyat yang anti-PKI.

Puncaknya, 7 Maret 1967 MPRS bersidang untuk mencabut mandat Presiden Soekarno kemudian melantik Soeharto sebagai pejabat presiden.

Proses pengambilalihan kekuasaan antar rezim biasa terjadi. Tapi yang menyakitkan, Soeharto kemudian memperlakukan Soekarno sebagai pesakitan. Rasanya tak adil seorang proklamator berjasa besar diperlakukan demikian.

Berikut dosa-dosa Soeharto pada Soekarno:

1. Menjadikan Soekarno tahanan rumah

Soeharto menahan Soekarno di Wisma Yasoo, Jl Gatot Soebroto, Jakarta. Rumah ini dulunya adalah kediaman salah satu istri Soekarno, Ratna Sari Dewi.

Di tahanan itu, Soeharto melarang Soekarno menemui tamu. Dia diasingkan dari dunia luar. Belakangan pemerintah Orde Baru juga melarang Soekarno membaca koran , mendengarkan radio dan menonton televisi.

Akibat pengasingan ini, Soekarno mulai pikun. Sejumlah saksi menyebutkan Soekarno kerap bicara sendiri. Dia kemudian sakit dan akhirnya meninggal.

2. Tolak lokasi makam Soekarno

Soekarno pernah berpesan ingin dimakamkan di kawasan batu Tulis Bogor. Di tengah hamparan sawah, pegunungan dan gemericik air sungai.

Tapi Soeharto merasa terlalu berbahaya jika makam Soekarno terlalu dekat dengan Jakarta. Dia memindahkan lokasi penguburan ke Blitar, Jawa Timur. Alasan Soeharto, Soekarno sangat dekat dengan ibunya dulu di Blitar.

Protes sejumlah keluarga Soekarno tak didengar Soeharto. Rupanya Orde Baru masih khawatir dengan kharisma pemimpin besar revolusi ini.

3. Biarkan penyakit Soekarno

Selama menjadi tahanan politik, kondisi Soekarno semakin memburuk. Dia menderita penyakit ginjal dan rematik.

Pemerintah Orde Baru tak pernah memperlakukan Soekarno sebagai mantan pemimpin besar. Mereka memperlakukan Soekarno seperti penjahat politik yang berseberangan dengan penguasa.

Tahun 1969, saat Soekarno menghadiri pernikahan Rachmawati, itulah kala pertama dia bisa keluar dari tahanan rumah. Dengan pengawalan ketat Soekarno hadir.

Saat itu hampir semua hadirin menangis melihat Soekarno yang tampak lemah, wajahnya bengkak-bengkak dan kondisi fisiknya sangat menurun.

4. Habisi para Soekarnois

Orde Baru memandang Soekarnois atau pengagum ajaran Bung Karno sama berbahayanya dengan Partai Komunis Indonesia. Maka saat pembunuhan itu, seringkali para algojo tak ambil pusing apakah target mereka Soekarnois atau komunis.

Jika mau melawan, sebenarnya massa pendukung Soekarno masih banyak. Begitu pula tentara loyalis Soekarno.

Setidaknya ada angkatan udara, KKO (sekarang marinir), Divisi Siliwangi dan Brawijaya yang loyal padanya. Tapi Soekarno memilih mengalah, walau diperlakukan seperti tawanan. Dia tak ingin ada banjir darah lagi di Indonesia.

5. Jauhkan Soekarno dari orang-orang dekatnya

Soeharto melarang semua orang menjenguk Soekarno. Termasuk keluarga dekatnya. Ada pengawal kesayangan Soekarno yang juga akhirnya dipenjara oleh Soeharto.

AKBP Mangil Martowidjojo mungkin adalah perwira polisi yang paling disayang Soekarno. Perwira polisi ini adalah Komandan Detasemen Kawal Pribadi (DKP) Bung Karno.

Mangil mendampingi Soekarno mulai dari detik proklamasi, hijrah ke Yogyakarta hingga melindungi Soekarno dari ancaman granat dan penembakan.

Tahun 1967, Mangil tak membiarkan konvoi Soekarno dihadang tentara RPKAD. Dia adu gertak dengan perwira RPKAD, sementara anak buahnya kokang senjata melindungi Soekarno.

Setelah peristiwa itu, Soeharto kemudian membubarkan DKP. Mangil pun terpaksa meninggalkan Soekarno.

Ir. Soekarno Sebagai Guru Bangsa

Bung Karno Sebagai Guru Bangsa

Di antara banyak predikat yang telah diberikan kepada Bung Karno, patutlah kiranya pada peringatan ulang tahunnya yang ke-102 ini ia juga dikenang sebagai guru bangsa. Sebagai pencetus maupun komunikator, banyak pemikiran penting telah menjadi sumbangan pendidikan tak terhingga bagi negara-bangsa ini.

Layaknya seorang guru yang cakap, ia mampu menyampaikan gagasan-gagasan penting dengan lancar, penuh imajinasi, dan komunikatif. Di tangannya, topik-topik bahasan yang sebenarnya berat menjadi gampang dicerna, mudah dipahami masyarakat luas.

Ingat, misalnya, saat secara berkala pada tahun 1958-1959 ia memberikan rangkaian “kuliah” guna menjelaskan kembali sila demi sila dari Pancasila sebagai dasar negara, masing-masing satu sila setiap kesempatan “tatap muka.” Pada 26 Mei 1958 ia memulai rangkaian itu dengan memberi kuliah tentang pengertian umum Pancasila. Setelah menyampaikan penjelasan tentang berbagai bentuk kapitalisme dan perlawanan terhadapnya, ia menekankan bahwa Pancasila bukan hanya merupakan pandangan hidup, melainkan juga alat pemersatu bangsa.

Kuliah pembukaan itu disusul kuliah-kuliah serupa lain yang biasanya diadakan di Istana Negara dan disiarkan langsung melalui radio ke seluruh penjuru Tanah Air. Berbeda dengan pidato-pidato Bung Karno di depan massa yang biasanya berapi-api membakar semangat rakyat, kuliah-kuliah ini berjalan lebih rileks dan komunikatif.

Dengan kuliah-kuliah itu tampaknya Bung Karno ingin sekaligus mengingatkan, Istana Negara bukan tempat sangar atau sakral yang hanya boleh dimasuki presiden dan pejabat maha penting negeri ini, tetapi Istana milik rakyat, tempat masyarakat belajar mengenai banyak hal, termasuk dasar negara. Ia ingin menjadikan Istana (dan mungkin Indonesia umumnya) sebagai “ruang kuliah” di mana terselenggara proses belajar-mengajar antara masyarakat dan pemimpinnya.

Teori dan praksis

Dari teori-teori filsafat dan politik serta acuan-acuan historis yang digunakan dalam mengurai sila-sila Pancasila, tampak pengetahuan Soekarno amat luas dan dalam. Dalam uraian-uraiannya, tidak jarang ia menyitir pikiran Renan, Confusius, Gandhi, atau Marx. Dengan begitu, ia seolah ingin menunjukkan dan memberi contoh, tiap warga negara perlu terus memperluas pengetahuannya. Meski ia sendiri sebenarnya dididik sebagai orang teknik, namun amat akrab dengan ilmu-ilmu sosial, terutama filsafat, sejarah, politik, dan agama.

Dalam salah satu kuliahnya Bung Karno menyinggung kembali pertemuan dan dialognya dengan petani miskin Marhaen. Dialog sendiri sudah berlangsung jauh sebelumnya, tetapi ia masih mampu mengingat dan menggambarkan amat jelas. Ini menandakan, Soekarno menaruh perhatian pada perjumpaannya dengan wong cilik, rakyat jelata, dan ingin menjadikannya sebagai titik tolak perjuangan bersama guna membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan. Baginya retorika memperjuangkan rakyat yang tidak disertai perjumpaan-perjumpaan langsung dengan rakyat adalah omong kosong.

Dengan kata lain, sebagai guru bangsa ia tak suka hanya berkutat di dunia teori, tetapi juga menceburkan diri ke realitas kehidupan sehari-hari bangsanya. Bung Karno selalu berupaya keras mempertemukan “buku” dengan “bumi,” menatapkan teori-teori sosial-politik dengan realitas keseharian manusia Indonesia yang sedang ia perjuangkan.

Bung Karno terus mempererat kaitan teori dan praksis, refleksi dan aksi. Mungkin inilah salah satu faktor yang membedakannya dari pemimpin lain, baik yang sezamannya maupun sesudahnya.

Perlu diingat, lepas dari apakah orang setuju atau tidak dengan uraian dan gagasannya, satu hal tak dapat diragukan tentang Soekarno: ia bukan seorang pejabat yang korup. Sulit dibayangkan, Soekarno suka menduduki posisi-posisi tertentu di pemerintahan karena ingin mencuri uang rakyat atau menumpuk kekayaan untuk diri sendiri.

Perjuangan Soekarno adalah perjuangan tulus, yang disegani bahkan oleh orang-orang yang tak sepaham dengannya. Karena itu, tak mengherankan betapapun ruwetnya ekonomi Indonesia di bawah pemerintahaannya, tak terlihat kecenderungan pejabat-pejabat pemerintah di zaman itu yang tanpa malu korupsi atau berkongkalikong menjual sumber-sumber alam milik rakyat.

Absennya guru-guru lain

Bagaimanapun juga, sebagai seorang manusia Bung Karno bukan tanpa kelemahan. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, misalnya, ia tampak “menikmati” posisinya sehingga ada kesan ia tak lagi menempatkan diri sebagai seorang pelayan publik dalam tata masyarakat demokratis. Sebagai presiden seharusnya ia menyadari kedudukannya sebagai seseorang yang menjabat sejauh rakyat memberi mandat padanya, itu pun disertai batasan masa jabatan tertentu.

Rupanya Bung Karno tidak terlalu menghiraukan hal itu. Karenanya ketika tahun 1963 diangkat sebagai presiden seumur hidup, ia tidak menolak.

Sebagai seorang guru yang memandang negerinya sebagai sebuah “ruang kuliah” raksasa dan rekan-rekan sebangsanya sebagai “murid-murid” yang patuh, terkesan Bung Karno tak memerlukan adanya “guru-guru” lain. Ia tak keberatan akan keberadaan mereka, tetapi-sadar atau tidak-”gaya mengajar”-nya mendorong tokoh-tokoh lain yang potensial untuk juga menjadi guru bangsa terpaksa menyingkir atau tersingkir.

Kita belum lupa ketika pada 1 Desember 1956 Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Kita juga masih ingat bagaimana orang-orang dekat Bung Karno-seperti Sjahrir, Amir Syarifuddin, Tan Malaka, Moh Natsir, dan lainnya-satu per satu menjauh darinya.

Pada pertengahan 1950-an rupanya perhatian Bung Karno yang begitu besar kepada posisinya sendiri membuatnya kurang menyadari bahwa dampak Perang Dingin telah kian jauh merasuki Indonesia. Kemenangan PKI dalam Pemilu 1955 dan pemilu daerah tahun 1957, misalnya, telah benar-benar mempengaruhi perhatian dan kebijakan para pelaku utama Perang Dingin terhadap Indonesia.

Di satu pihak, Cina dan Uni Soviet menyambut kemenangan itu dengan gembira karena menandakan kian meluasnya komunisme di Indonesia. Di lain pihak, bagi AS dan sekutunya, kemenangan itu meningkatkan ketakutan mereka bahwa Indonesia akan “lepas” dari lingkaran pengaruh Barat. Dalam pola pikiran teori domino, lepasnya Indonesia akan berarti terancamnya kepentingan-kepentingan Barat di Asia Tenggara.

Sedikit demi sedikit panggung ketegangan pun dibangun. Tahun 1965-1966 panggung itu dijadikan arena pertarungan berdarah antara PKI dan unsur-unsur bersenjata yang didukung Barat. Bung Karno sadar, tetapi terlambat. Dengan gemetar ia terpaksa menyaksikan ratusan ribu rakyat yang ia cintai dibantai secara terencana dan brutal.

Sedikit demi sedikit ia dijepit. Akhirnya guru bangsa yang besar ini disingkirkan dari panggung kekuasaan. Ia pun wafat sebagai seorang tahanan politik yang miskin, di negeri yang kemerdekaannya dengan gigih ia perjuangkan.

Akhir hidup Bung Karno memang memilukan. Tetapi ajaran-ajarannya sebagai guru bangsa tetap relevan dan penting untuk negara-bangsa ini. Orang dapat belajar tidak hanya dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari tindakan, berikut keunggulan dan kelemahannya. Kita berharap kaum muda negeri ini tak jemu untuk terus belajar dari sejarah, termasuk dari Bung Karno sebagai guru bangsa.

Mimpi Soekarno pindahkan ibu kota ke Palangkaraya

Jakarta sebagai ibu kota negara kini sudah tidak ideal lagi. Kota ini menyimpan segudang masalah. Mulai dari kemacetan akut, kepadatan penduduk, pembangunan tak terencana hingga banjir yang selalu mengintai jika musim hujan datang.

Presiden Soekarno pada tahun 1950-an sudah meramalkan Jakarta akan tumbuh tak terkendali. Soekarno dulu punya mimpi memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Mengapa Palangkaraya? Ada beberapa pertimbangan Soekarno. Pertama Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua menghilangkan sentralistik Jawa.

Selain itu, pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda. Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah, tapi sesuatu yang orisinil.

"Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model," ujar Soekarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan kota ini 17 Juli 1957.

Satu hal lagi, seperti Jakarta yang punya Ciliwung, Palangkaraya juga punya punya sungai Kahayan. Soekarno ingin memadukan konsep transportasi sungai dan jalan raya, seperti di negara-negara lain.

Soekarno juga ingin Kahayan secantik sungai-sungai di Eropa. Di mana warga dapat bersantai dan menikmati keindahan kota yang dialiri sungai.

"Janganlah membangun bangunan di sepanjang tepi Sungai Kahayan. Lahan di sepanjang tepi sungai tersebut, hendaknya diperuntukkan bagi taman sehingga pada malam yang terlihat hanyalah kerlap-kerlip lampu indah pada saat orang melewati sungai tersebut," kata Soekarno.

Untuk mewujudkan ide itu Soekarno bekerjasama dengan Uni Soviet. Para insinyur dari Rusia pun didatangkan untuk membangun jalan raya di lahan gambut. Pembangunan ini berjalan dengan baik.

Tapi seiiring dengan terpuruknya perekonomian Indonesia di awal 60an, pembangunan Palangkaraya terhambat. Puncaknya pasca 1965, Soekarno dilengserkan. Soeharto tak ingin melanjutkan rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan. Jawa kembali jadi sentral semua segi kehidupan.

Kini Jakarta makin semrawut, sementara pembangunan di Palangkaraya berjalan lambat. Hampir tak ada tanda kota ini pernah akan menjadi ibukota RI yang megah.

Hanya sebuah monumen berdiri menjadi pengingat Soekarno pernah punya mimpi besar memindahkan ibukota ke Palangkaraya.
Sumber: Merdeka.com

Kronologis redupnya kepemimpinan Presiden Soekarno

Redupnya Cahaya Putera Sang Fajar

Jatuhnya Soekarno dari presiden merupakan peristiwa politik cukup menarik dan sangat bersejarah. Dimulai dengan Supersemar yang memberi “mandat” kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan politik yang saat itu sangat kacau, sampai ditolaknya Pidato Nawaksara yang disampaikan oleh Presiden Soekarno.
Khusus mengenai Surat Perintah Sebelas Maret, menurut sebuah sumber, itu merupakan mandat atau perintah untuk menyelamatkan revolusi. Dan bukan pelimpahan kekuasaan, melainkan pelimpahan tugas. Menurut sumber itu pula, sebagai orang yang diperintahkan pemegang supersemar berkewajiban melaporkan kepada Soekarno apa yang dikerjakannya sesuai perintah itu.
Berikut ini adalah kronologis kejatuhan Soekarno yang dikutip dari berbagai sumber, dan sebagian besar, dikutip dari buku “Proses Pelaksanaan Keputusan MPRS No.5/MPRS/ 1996 Tentang Tanggapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia Terhadap Pidato Presiden/Mandataris MPRS di Depan Sidang Umum Ke-IV MPRS Pada Tanggal 22 Djuni 1966 Yang Berdjudul Nawaksara,” dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Tanggal 11 Maret 1966
Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Revolusi/ Mandataris MPRS, mengeluarkan Supersemar, yang isinya antara lain: “Memutuskan dan memerintahkan: Kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi.

Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung-jawabnya seperti tersebut diatas.”

16 Maret 1966

Pangkopkamtib —atas nama Presiden RI— mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah 15 menteri yang diduga terlibat G-30 S/PKI.

27 Maret 1966

Dilakukan perombakan terhadap Kabinet Dwikora. Sementara presiden tidak setuju kabinet itu dirombak. Banyak wajah-wajah baru yang dianggap kurang dekat dengan Presiden Soekarno. Tapi, tiga hari kemudian, kabinet itu pun dilantik.

21 Juni 1966

Jenderal TNI AH Nasution terpilih sebagai Ketua MPRS dalam sidang MPRS. Sidang tersebut berlangsung sampai dengan 6 Juli 1966.

22 Juni 1966

Presiden Soekarno membacakan Pidato Nawaksara di depan Sidang Umum ke-IV MPRS, dan pimpinan MPRS melalui keputusannya No. 5/MPRS/1966 tertanggal 5 Juli 1966, meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut.

6 Juli 1966
Sidang MPRS ditutup, dan mengeluarkan 24 Ketetapan, Sebuah keputusan, dan satu Resolusi. Salah satu diantaranya, Tap MPRS No. IX/MPRS/1966, yang menegaskan tentang kelanjutan dan perluasan penggunaan Supersemar.

17 Agustus 1966
Presiden Soekarno melakukan pidato dalam rangka peringatan hari Proklamasi yang dikenal dengan Pidato Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Pidato Jas Merah tersebut mencerminkan sikap Presiden sebagai Mandataris MPR, yang tidak bersedia untuk aturan yang ditetapkan oleh MPRS. Sehingga, hal itu menimbulkan reaksi masyarakat, dan diwarnai aksi demonstrasi dari masyarakat maupun mahasiswa.

1-3 Oktober 1966
Massa KAMI, KAPPI, dan KAPI, melakukan demonstrasi di depan istana merdeka. Mereka menuntut agar presiden memberi pertanggung-jawaban tentang peristiwa G-30-S/PKI. Kejadian ini mengakibatkan terjadinya bentrokan fisik dengan pasukan Garnizun, sehingga memakan korban.

22 Oktober 1966
Pimpinan MPRS mengeluarkan Nota, Nomor: Nota 2/Pimp/MPRS/1966, yang meminta kepada Presiden Soekarno untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban sesuai keputusan MPRS No.5/MPRS/1966.

30 Nopember 1966
KAPPI kembali melakukan demonstrasi ke DPR, dengan tuntutan yang sama seperti demonstrasi sebelumnya.

9-12 Desember 1966
Sekitar 200 ribu mahasiswa mendesak agar presiden Soekarno diadili.

20 Desember 1966
KAMI, KAPPI, KAWI, KASI, KAMI Jaya, KAGI JAYA, serta Laskar Ampera Arif Rahman Hakim (ARH) menyampaikan fakta politik kepada MA mengenai keterlibatan Presiden Soekarno dalam G-30-S/PKI

21 Desember 1966
ABRI mengeluarkan pernyataan keprihatinan, yang antara lain berbunyi butir ke-2), “ABRI akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun, pihak mana pun, golongan mana pun yang akan menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan PKI Pemberontakan Madiun, Gestapu PKI, DI-TII, Masjumi, PRRI-Permesta serta siapa pun yang tidak mau melaksanakan Keputusan-keputusan Sidang Umum ke-IV MPRS.”

31 Desember 1966
Pimpinan MPRS mengadakan musyawarah yang membahas situasi pada saat itu, khususnya menyangkut pelaksanaan Keputusan MPRS Nomor 5/MPRS/1966 tersebut diatas, dan suara serta pendapat dalam masyarakat yang timbaul setelah adanya sidang-sidang Mahmillub yang mengadili perkara-perkara ex. Wapredam I dan ex. Men/Pangau.

6 Januari 1967

Pimpinan MPRS mengeluarkan surat nomor A9/1/5/MPRS/1967, ditujukan kepada Jenderal TNI Soeharto sebagai pengemban Ketetapan MPRS IX/Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Surat itu menegaskan seputar permintaan bahan-bahan yuridis/hasil penyidikan. Isinya antara lain: “Pimpinan MPRS mengkonstatasikan bahwa setelah berlangsungnya Sidang-sidang Mahmillub yang mengadili perkara-perkara ex-Waperdam I dan ex-Men/Pangau, telah timbul berbagai suara dan pendapat dalam masyarakat yang berkisar pada dua hal pokok, yaitu: – Tuntutan penyidikan hukum untuk menjelaskan/menjernihkan terhadap peranan Presiden dalam hubungannya dengan peristiwa kontra revolusi G-30-S/PKI. – Tuntutan dilaksanakannya Keputusan MPRS Nomor 5/MPRS/1966.”

10 Januari 1967
Presiden Soekarno menyampaikan Pidato Pelangkap Nawaksara, yang isinya antara lain: “Untuk memenuhi permintaan Saudara-saudara kepada saya mengenai penilaian terhadap peristiwa G-30.S, maka saya sendiri menyatakan:


G.30.S ada satu “complete overrompeling” bagi saya.
Saya dalam pidato 17 Agustus 1966, dan dalam pidato 5 Oktober 1966 mengutup Gestok. 17 Agustus 1966 saya berkata “sudah terang Gestok kita kutuk. Dan saya, saya mengutuknya pula; Dan sudah berulang-ulang kali pula saya katakan dengan jelas dan tandas, bahwa “Yang bersalah harus dihukum! Untuk itu kubangunkan MAHMILLUB”
Saya telah autorisasi kepada pidato Pengemban S.P. 11 Maret yang diucapkan pada malam peringatan Isro dan Mi’radj di Istana Negara j.l., yang antara lain berbunyi:

“Setelah saya mencoba memahami pidato Bapak Presiden pada tanggal 17 Agustus 1966, pidato pada tanggal 5 Oktober 1966 dan pada kesempatan-kesempatan yang lain, maka saya sebagai salah seorang yang turut aktif menumpas Gerakan 30 September yang didalangi PKI, berkesimpulan, bahwa Bapak Presiden juga telah mengutuk Gerakan 30 September/PKI, walaupun Bapak Presiden menggunakan istilah “Gestok””(Gestok: Gerakan Satu Oktober, istilah Soekarno, Red)

10 Januari 1967
Pimpinan MPRS mengeluarkan Catatan Sementara tentang Pelengkap Pidato Nawaksara yang diumumkan Tanggal 10 Januari 1967. Catatan Sementara tersebut berisikan, antara lain: (a) bahwa Presiden masih meragukan keharusannya untuk memberikan pertanggungan-jawab kepada MPRS sebagaimana ditentukan oleh Keputusan MPRS No.5/MPRS/1966. (b) Perlengkapan Nawaksara ini bisa mengesankan seolah-olah dibuat dengan konsultasi Presidium Kabinet Ampera dan para Panglima Angkatan Bersenjata”.

20 Januari 1967
MPRS mengeluarkan Press Release Nomor 5/HUMAS/1967 tentang Hasil Musyawarah Pimpinan MPRS tanggal 20 Januari 1967, yang isinya (terdiri empat point besar) antara lain (poin ke-4): “Perlu diterangkan bahwa dalam menghadapi persoalan-persoalan penting yang sedang kita hadapi, soal Nawaksara, soal penegakan hukum dan keadilan, soal penegakan kehidupan konstitusional, Pimpinan MPRS sejak beberapa lama telah mengadakan tindakan-tindakan dan usaha-usaha koordinatif dengan Pimpinan DPR-GR, Presiden Kabinet Khususnya Pengemban Ketetapan MPRS No. IX, dan lembaga-lembaga negara maupun lembaga-lembaga masyarakat lainnya…”

21 Januari 1967
Mengeluarkan Hasil Musyawarah Pimpinan MPRS Lengkap, yang terdiri dari tiga butir besar, antara lain (poin II), “Bahwa Presiden alpa memenuhi ketentuan-ketentuan konstitusional sebagai ternyata dalam surat beliau No. 01/Pres/67, khususnya yang termaktub dalam angka Romawi I: “Dalam Undang-Undang Dasar 1945, ataupun dalam Ketetapan dan Keputusan MPRS sebelum sidang Umum ke-IV, tidak ada ketentuan, bahwa Mandataris harus memberikan pertanggungan jawab atas hal-hal yang “cabang”. Pidato saya yang saya namakan Nawaksara adalah atas kesadaran dan tanggungjawab saya sendiri, dan saya maksudkannya sebagai semacam “progress-report sukarela” tentang pelaksanaan mandat MPRS yang telah saya terima terdahulu”. Yang berarti mengingkari keharusan bertanggung-jawab pada MPRS dan hanya menyatakan semata-mata pertanggungan jawab mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara saja…” dst.

1 Februari 1967
Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jenderal Soeharto, dengan nomor surat R.032/1967, sifatnya rahasia, dengan lampiran 2 (dua) berkas, serta perihal: Bahan-bahan yuridis/hasil penyudikan. Petikan laporan Team, pada bagian Pendahuluan itu, antara lain sebagai berikut: “Tujuan penyusunan naskah laporan ini untuk menyajikan data dan fakta yang telah dapat diperoleh selama dalam persidangan MAHMILLUB semenjak perkara NJONO dan SASTROREDJO, yang dalam pengumpulannya ditujukan untuk memperoleh bahan gambaran yang selengkap-lengkapnya terhadap PERTANGGUNGAN-DJAWAB YURIDIS PRESIDEN DALAM PERISTIWA G-30-S/PKI. Berdasarkan hasil-hasil persidangan tadi, maka PRESIDEN harus mempertanggung-jawabkan segala pengetahuan, sikap dan tindakannya, baik terhadap peristiwa G-30-S/PKI itu sendiri maupun langkah-langkah penyelesaian yang merupakan kebijaksanaan PRESIDEN selaku KEPALA NEGARA dan PANGLIMA TERTINGGI ABRI di dalam menjalankan pemerintahan negara dimana kekuasaan dan tanggung-jawab ada di tangan PRESIDEN, sesuai ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 beserta penjelasannya.”

9 Februari 1967
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) mengeluarkan Resolusi tentang Persidangan Instimewa MPRS, yang meminta kepada MPRS untuk mengundang dan menyelenggarakan Sidang Istimewa MPRS selambat-lambatnya bulan Maret 1967, serta meminta kepada Pemerintah c.q. Ketua Presidium Kabinet Ampera selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengembangan Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 untuk memberikan keterangan dan bahan-bahan dalam Sidang Istimewa tersebut untuk menjelaskan peranan Presiden dalam hubungannya dengan peristiwa Kontra Revolusi G-30-S/PKI untuk dapat dijadikan pegangan dan pedoman para Wakil Rakyat dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya dalam Sidang Istimewa MPRS.

9 Februari 1967
DPR-GR mengeluarkan Penjelasan Atas Usul Resolusi DPR-GR tentang Sidang Istimewa MPRS. Pada tanggal yang sama DPR-GR mengeluarkan Memorandum mengenai Pertanggungan-jawab dan Kepemimpinan Presiden Soekarno dan Persidangan Istimewa MPRS.

11 Februari 1967
Empat panglima angkatan di tubuh ABRI bertemu Presiden Soekarno di Bogor, menyampaikan pendiriannya agar Presiden menghormati konstitusi dan Ketetapan MPRS pada Sidang Umum ke-IV.

12 Februari 1967
Presiden bertemu kembali dengan keempat Panglima tersebut, dan saat itu presiden meminta untuk melakukan pertemuan kembali esoknya.

13 Februari 1967
Para panglima mengadakan rapat membahas masalah pendekatan Presiden Soekarno tersebut. Sesudah bertemu dengan presiden, kemudian mereka sepakat untuk tidak lagi melakukan pertemuan selanjutnya.

16 Februari 1967
Pimpinan MPRS mengeluarkan Keputusan No. 13/B/1967 tentang Tanggapan Terhadap Pelengkapan Pidato Nawaksara, yang isinya: MENOLAK PELENGKAPAN PIDATO NAWAKSARA YANG DISAMPAIKAN DENGAN SURAT PRESIDEN NO. 01/PRES./’67 TANGGAL 10 JANUARI 1967, SEBAGAI PELAKSANAAN KEPUTUSAN MPRS NO.5/MPRS/1966. Dan pada tanggal yang sama dikeluarkan pula Keputusan MPRS No.14/B/1967 tentang Penyelenggaran dan Acara Persidangan Istimewa MPRS.

19 Februari 1967
Para Panglima dan Jenderal Soeharto bertemu dengan Presiden Soekarno di Istana Bogor. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesimpulan.

20 Februari 1967
Presiden Soekarno memberikan Pengumuman, yang isinya antara lain: KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, Setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan Rakyat, Bangsa dan Negara, maka dengan ini mengumumkan: Pertama: Kami, Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa Undang-undang Dasar 1945. Kedua: Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Presiden, setiap waktu dirasa perlu. Ketiga: Menyerukan kepada seluruh Rakyat Indonesia, para Pemimpin Masyarakat, segenap Aparatur Pemerintahan dan seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan, menjaga dan menegakkan revolusi dan membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 seperti tersebut diatas. Keempat: Menyampaikan dengan penuh rasa tanggung-jawab pengumuman ini kepada Rakyat dan MPRS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Rakyat Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila.” Pengumuman ini ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1967 oleh Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI, Soekarno.

23 Februari 1967
Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/1996, melakukan Pidato melalui Radio Republik Indonesia. Sianya antara lain, memberi penegasan soal penyerahan kekuasaan oleh Presiden Soekarno kepada dirinya. Pada tanggal yang sama, 23 Februari 1967, (juga) DPR-GR mengeluarkan Resolusi No.724 tentang pemilihan Pejabat Presiden Republik Indonesia, beserta penjelasan terhadap resolusi tersebut.

24 Februari 1967
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia membuat pernyataan yang isinya antara lain, mengenai penyerahan kekuasaan pemerintah, dan menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata akan mengamakan terselenggaranya Sidang Istimewa MPRS. Serta juga ditegaskan bahwa ABRI akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun dan golongan manapun yang tidak mentaati pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, setelah berlakunya Pengumuman Presiden tanggal 20 Februaru 1967.

25 Februari 1967
Pemerintah mengeluarkan Keterangan Pers, mengenai telah dilakukannya penyerahan kekuasaan pemerintahan negara oleh Soekarno kepada Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, yakni Jenderal Soeharto.

7 Maret 1967
MPRS mengadakan sidang istimewa dengan menghasilkan 26 Ketetapan. Ketika sidang MPRS itu dilakukan, Mandataris duduk di barisan pimpinan MPRS yakni di sebelah kanan Ketua MPRS, tidak seperti biasanya duduk berhadapan dengan MPRS. Hasilnya, antara lain (seperti dituangkan dalam TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967), yakni Mencabut Kekuasaan Pemerintah dari Presiden Soekarno, dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dilaksanakannya Pemilu.

Nostalgia Kepemimpinan Soekarno Menghadapi Amerika

Soekarno bukanlah milik partai apapun karena Soekarno adalah contoh putra terbaik bangsa Indonesia. Satu-satunya presiden Indonesia yang begitu disegani bahkan oleh Negara Amerika sekalipun. Inilah Nostalgia Kepemimpinan Soekarno Menghadapi Amerika. Pernahkah sobat tau bagaimana dengan mudahnya Soekarno mengusir Belanda dari Irian Barat dan membuat Amerika kalang kabut di masa lalu? Pernahkah sobat tau tertangkapnya penyusupan CIA di Maluku yang membiayai pemberontakan disana?

Dinamika perpolitikan Indonesia di era perang dingin kurun waktu 1953-1963 pernah ditandai dengan aroma diplomasi cantik dan elegan, disertai dengan kebijakan para pemimpin yang tidak mau didikte dan tunduk pada Amerika. Meski saat itu negeri Indonesia baru merdeka dalam hitungan belasan tahun, semangat nasionalisme dan kecerdikan para pemimpinnya menjadikan negara Indonesia disegani oleh Amerika, Uni Soviet dan negara-negara Sekutu.

Bagaimana tidak, di tengah perseteruan perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, Indonesia, yang baru merdeka dalam hitungan belasan tahun, lewat kunjungan Soekarno ke Washington berhasil mendinginkan keadaan. Di sisi lain, melalui semangat nasionalisme yang tinggi dan kecerdikan diplomasinya, pemerintah Indonesia lewat diplomasi cantik dan ciamik Soekarno juga berhasil mempermainkan Amerika dan Uni Soviet dalam kasus pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

Dengan menggunakan kartu Uni soviet, Soekarno menerapkan kebijakan luar negeri dengan metode gertak sambal, yaitu menakut-nakuti Amerika bahwa militer Uni Soviet akan membantu Indonesia dan akan memporak-porandakan Belanda, negara sekutu Abadi Amerika di tanah penjajahan Papua.

Berkat diplomasi Bung karno, Amerika tak berkutik, John F Kennedy dengan sangat terpaksa memerintahkan Belanda untuk hengkang dari dan tanah Irian Barat. Papua kemudian bebas dari penjajahan dengan tanpa jatuh korban dan peperangan. Sebuah permainan diplomasi cantik diperagakan oleh pemimpin Indonesia, dengan spirit nasionalisme yang tinggi dan sikap pemerintahan yang independen.

Landasan kepemimpinan Soekarno dibangun atas dasar nasionalisme, Islam dan Marxisme. Nasionalisme yang tumbuh dalam dirinya telah menanamkan rasa persatuan dan cinta Tanah Air sekaligus menjadikan dirinya menjadi proklamator dan presiden pertama Indonesia, sementara ideologi Marxisme yang dikembangkannya membuat dirinya memiliki hubungan dekat dengan Uni Soviet dan menanamkan jiwa anti hegemoni dan imperialisme Barat.

Bersama pemerintahan Soekarno, kebijakan luar negeri Indonesia sangat disegani asing. Salah satu kebijakan luar negeri yang indah dan luar biasa dalam dinamika politik Indonesia di era pemerintahan Soekarno adalah peristiwa pembebasan tanah Papua dari penjajahan Belanda.

Pada masa itu, Soekarno memanfaatkan Uni Soviet yang saat itu sedang berseteru dengan Amerika, pada saat bersamaan posisi negara Belanda menjadi bagian dari Sekutu bersama Amerika dan Eropa. Soekarno melalui kekuatan diplomasinya membujuk Uni Soviet untuk membantu secara militer mengusir Belanda dari tanah Papua, dan keberhasilan diplomasi Soekarno ini disampaikan ke Pihak Amerika. Amerika yang saat itu tidak tega melihat sekutu abadinya luluh lantak oleh militer Uni Soviet, lalu memerintahkan Belanda untuk mundur dari pendudukannya di tanah Irian.

Proses diplomasi yang membuat Amerika gigit jari tersebut berlangsung demikian. Subandrio wakil perdana menteri yang pernah menjabat duta besar Moskow, diperintah olah Soekarno untuk meminta bantuan militer kepada pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushehev, agar mengusir Belanda dari tanah Papua. Keberhasilan Subandrio melobi Nikita Khrushehev kemudian disampaikan oleh Soekarno kepada Howard P Jones, duta besar Amerika di Indonesia. Informasi tersebut membuat John F Kennedy yang saat itu sedang menjabat sebagai presiden Amerika kalang kabut, karena Kennedy tidak mau melihat Belanda porak-poranda dan babak belur akibat serangan militer Uni Soviet, ia memaksa Belanda untuk kabur dan hengkang dari tanah Papua. Tanah Papua pun bebas dari penjajahan Belanda dengan tanpa korban dan biaya pengeluaran untuk militer, dan militer Uni Soviet pulang tanpa menembakkan sebutir peluru pun karena Belanda sudah hengkang saat kapal perang Uni Soviet sampai di perairan Indonesia.

Keberhasilan Soekarno mempecundangi Amerika tidak hanya dalam kasus pembebasan tanah Irian, pemerintahan di masa Soekarno juga berhasil menangkap basah penyusupan CIA di Maluku pada tahun 1958, yang menyamar sebagai pilot, dan kemudian diadili secara tertutup. Padahal Amerika saat itu mendanai pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan Semesta di Maluku.

Pencapaian negara Indonesia di era Soekarno ini seakan menunujukkan bahwa negara Indonesia pernah menjadi negara yang memiliki kekuatan diplomasi yang cantik, dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan tidak pernah mau tunduk dan didikte oleh negara super power Amerika. Salah satu bukti nyata lain adalah dinamika politik Indonesia pada tahun 1948 ditandai dengan deklarasi politik bebas aktif, melawan Malaysia pada tahun 1963, dan keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965.

Kepemimpinan Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu pernah memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan dengan gagah berani menentang hegemoni pihak asing. Sayangnya ruh kepemimpinan ala Soekarno ini tidak lagi kelihatan di masa sekarang, dan hanya tinggal kenangan.

Hal ini dibuktikan, bahwa praktis pasca presiden Soekarno, Indonesia berada dalam cengkeraman asing (Amerika), pemerintahan Orde Baru berada di bawah kendali Amerika, melalui lembaga-lembaga internasional-nya seperti IMF, Bank Dunia, USAID. Orde Baru mewarisi kebijakan buruk dan berlanjut hingga sekarang, tak heran jika Indonesia di masa Orde Baru pernah dijuluki sebagai negara gagal atau failed state akibat strategi kebijakannya yang selalu tunduk pada Mafia Berkeley, dan Indonesia hanya menjadi negara kepanjangan tangan dari kepentingan global Mafia Berkeley lewat “Washington konsensus”.

Mengenal Kepemimpinan Soekarno

Sosok satu ini memang tidak pernah membosankan untuk diulas dan diperbincangkan. Sosok yang fenomenal di Tanah Air ini selalu terkenang di hati masyarakat Indonesia. Dialah Sukarno, manusia yang dilahirkan di bumi nusantara dengan berbagai talenta. Mulai dari sosok romantis, karismatik, sampai seorang tokoh revolusioner, semua dimilikinya. Tidak salah jika beberapa orang mengatakan Tuhan menciptakan Sukarno sebagai manusia yang hampir sempurna.

Bahkan sesudah ia dikebumikan pun masih ada saja hiruk-pikuk tentangnya. Seperti istilah yang diangkat oleh Argawi Kandito dalam bukunya, Soekarno; The Leadership Secrets Of. Setelah sukses dengan bukunya Ngobrol Bareng dengan Gus Dur di Alam Kubur, Syeckh Pandik, julukan Argawi Kandito, kembali mengusung sosok fenomenal lainnya, Sukarno. Kembali pendekatan metafisik-spiritual digunakan untuk menulis buku ini.

Terlepas ketidakpercayaan masyarakat terhadap diskursus yang diusung Argawi ini, terdapat pesan spirit perjuangan Sukarno dan kisah hidupnya yang begitu luar biasa digambarkan. Ulasan spirit inilah yang menjadikan buku ini menarik untuk dibaca sekaligus sebagai refleksi dalam mengisi kemerdekaan.

Menurut hemat penulis, secara garis besar, buku ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian: tokoh-tokoh inspirator, nasionalisme, dan gaya kepemimpinan Sukarno. Pertama, Sukarno banyak mengambil pelajaran dari orang-orang yang dikaguminya. Dari Gajah Mada, misalnya, Sukarno banyak belajar ilmu politik, ekonomi, nasionalisme, dan kenegaraan. Ia juga belajar cara penyampaian ideologi dari metode dakwah Sunan Kalijaga. Masih banyak tokoh yang dikagumi Sukarno, seperti Ki Ronggowarsito, Jendral Sudirman, dan Dr Sutomo.

Kedua, dengan semboyan "Merdeka atau Mati!" Soekarno berjuang sampai titik darah penghabisan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Begitu pula pasca kemerdekaan, Sukarno menyerahkan hidup dan matinya demi kesejahteraan Nusantara. Rakyat menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakannya, terutama kaum-kaum marjinal. Bahkan Sukarno mengatakan "rakyat harus cukup makan, pakaian, hidup sejahtera, dan merasa dipangku ibu pertiwi". Ideologi Marhaenisme dan penggantinya, Konsep Berdikari, dibuat dan diorientasikan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ketiga, Soekarno memimpin bangsa dengan segenap hati dan jiwanya. Sukarno mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat, kaya-miskin, pejabat-rakyat. Demua di matanya tidak ada perbedaan. Yang paling penting dari gaya kepemimpinannya adalah sikap keberaniannya. Bahkan ia pernah berkata, "Jika seorang meninggalkan warisan yang benar-benar abadi, hal itu pastilah hasil dari keberanian". Keberaniannya terlihat ketika ia menyerukan ajakan "Ganyang Malaysia". Pada saat itu, Malaysia bertindak semena-mena terhadap rakyat Indonesia di perbatasan. Keberanian itu tampak pula saat pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda.

Melalui buku ini, Argawi Kandito mengajak pembaca meneladani sifat-sifat Sukarno, baik dari gaya kepemimpinannya, nasionalismenya, maupun sifat prorakyatnya. Tidak lain tidak bukan tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.